Open Data di Jerman Memperjuangkan Transparansi dan Demokrasi

Openly available administrative data
Photo (detail): © leowolfert

Instansi pemerintah mempublikasikan data mereka tanpa batasan, sedangkan warga dan pembuat program dapat memanfaatkan data tersebut - itulah gagasan pokok Open Data. Di Jerman pun tema ini semakin ramai dibicarakan sejak beberapa tahun lalu.

Pernahkah Anda ingin tahu jumlah anggaran federal untuk pendidikan? Berapa besar emisi amoniak peternakan babi dalam setahun? Dan ke bagian kota mana saja Anda bisa pindah agar dapat mencapai tempat kerja dalam waktu maksimal setengah jam? Informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan seperti itu sering kali terdapat di dalam data administrasi negara, misalnya saja geodata atau data statistik. Tetapi ada saja jawatan dan instansi yang bersedia memberi akses kepada data masing-masing hanya setelah proses permohonan yang berbelit-belit dan dengan dikenakan biaya. Open Data, atau data resmi yang bebas diakses, diharapkan mengubah situasi itu.

Gagasan Open Data berasal dari AS, di mana hak atas akses terhadap berkas resmi sudah memiliki tradisi panjang.  Kaum aktivis berhasil memperjuangkan agar data administrasi negara dipublikasikan secara cuma-cuma, antara lain dengan berargumen bahwa data tersebut dibiayai dengan uang pajak. Sejak 2013 semua informasi milik pemerintah federal harus dapat diakses dengan bebas.

Dibutuhkan upaya persuasi

Perkembangan di Jerman belum sejauh itu. Tetapi di sini pun para aktivis dari LSM seperti Open Knowledge Foundation Deutschland sejak 2010 mengupayakan transparansi pemerintah dan data terbuka. Argumen mereka: Langkah-langkah politik bisa dibuat lebih demokratis dengan adanya data yang dapat diakses dengan mudah.  Pemerintah baik di tingkat federal maupun negara bagian memiliki seksi kecil yang menangani tema ini, antara lain melalui dialog langsung dengan para pendukung Open Data. Namun kemajuan yang dicapai masih tersendat-sendat. Masih diperlukan banyak upaya persuasi, khususnya di kalangan instansi pemerintah yang memperoleh pemasukan dari penjualan data mereka, misalnya saja foto udara. Pada musim gugur 2012, Berlin mulai menyediakan data secara online – sebagai negara bagian pertama.

Satu langkah maju yang besar di tingkat internasional adalah penandatanganan Open-Data-Charta­ pada tahun 2013 oleh negara-negara G8. Antara lain ditetapkan bahwa akses terhadap data administratif harus dibuka seluas mungkin.  Langkah ini juga membawa manfaat ekonomi bagi pemerintahan yang ikut ambil bagian. Sebuah studi oleh Konrad-Adenauer-Stiftung mengalkulasi bahwa penerimaan pajak dari perusahaan Open-Data di Jerman akan mencapai setidaknya 12 miliar Euro per tahun.

proyek open-data di jerman

Sementara ini, pemerintah Jerman telah menggulirkan berbagai proyek terkait Open Data. Pada tahun 2013, portal data nasional Govdata.de mulai diujicoba, dan kini ada sepuluh negara bagian dan sejumlah kota yang secara berkala mempublikasikan data masing-masing (Juli 2016). Kemajuan di jajaran birokrasi didorong oleh Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G8 pada musim gugur 2014. Di sini setiap instansi federal diwajibkan untuk membuka akses kepada setidaknya dua himpunan data.

Di tingkat komunal pun tercatat berbagai aktivitas: Claus Arndt, pimpinan administrasi elektronis Moers am Niederrhein, mengembangkan proyek Offene Daten Moers bersama sejumlah mahasiswa pada awal 2013. Pada tahun-tahun selanjutnya, Moers menyelenggarakan acara yang dinamakan Hackdays, di mana orang secara bersama-sama menggarap berbagai solusi berbasis data. Pihak pemerintah kota merasa perlu “mengadakan pertukaran langsung dengan komunitas lokal dan regional”, Arndt menjelaskan. Hackdays di Moers kini telah menjelma sebagai pertemuan berkala Code for Niederrhein, yang merupakan bagian Code for German yang berskala Jerman: Tim-tim di banyak kota secara teratur mengadakan pertemuan untuk mengerjakan aplikasi praktis yang menggunakan data – misalnya situs web yang menyajikan anggaran belanja publik secara visual atau yang membuat keputusan komunal menjadi transparan.

Besarnya potensi Open Data terlihat dari proyek-proyek para pengembang web dan jurnalis (data). Mapnificent proyek garapan pengembang Stefan Wehrmeyer, antara lain berlandaskan data jadwal perjalanan Jawatan Lalu Lintas Berlin-Brandenburg. Aplikasi itu menunjukkan pada sebuah peta, misalnya peta kota Berlin, tujuan mana saja yang dapat dicapai dengan kendaraan umum dalam waktu tertentu – ini dapat bermanfaat ketika orang mencari tempat tinggal. Redaksi interaktif surat kabar Berliner Morgenpost menerbitkan Zugezogenen-Atlas yang banyak menarik perhatian. Atlas tersebut menggunakan data publik untuk mengungkapkan kota asal para pendatang baru di Berlin.

jerman ingin memajukan open data

Banyak negara Eropa memandang Britania Raya, yang sejak 2010 mempublikasikan banyak data birokrasi, sebagai pelopor dalam hal Open Data. Kemajuan di Jerman tidak sepesat itu, dan salah satu sebabnya adalah sistem federal yang dianut: Pemerintah federal tidak dapat memaksa negara bagian untuk membuka akses kepada data dalam jumlah besar, dan juga tidak memiliki akses langsung kepada data komunal atau maupun data milik negara bagian.

Tahun 2016 mencatat perkembangan positif menuju keterbukaan data. Melalui Modernitätsfonds Kementerian Federal untuk Lalu Lintas dan Infrastruktur Digital menyediakan anggaran sebesar 100 juta Euro untuk ide bisnis berlandaskan data mobilitas, data geo, maupun data cuaca. Di samping itu, pada bulan April 2016 pemerintah federal telah memutuskan menjadi anggota Open Government Partnership Deutschland Tujuan kemitraan internasional ini adalah mendapatkan komitmen pemerintahan untuk keterbukaan dan transparansi. Namun sejauh ini belum ada undang-undang yang mewajibkan semua instansi federal Jerman untuk menyediakan data terbuka dalam satu format yang dapat dibaca oleh mesin dan berdasarkan ketentuan lisensi bebas. Namun: Mengingat selama ini anggaran dan SDM hanya disediakan terbatas, Jörn von Lucke, pimpinan Open Government Institute di Zeppelin Universität di Friedrichshafen melihat perubahan yang terjadi sebagai pertanda kebangkitan: “Dunia politik dan birokrasi di Jerman harus dapat memahami data terbuka sebagai elemen yang cocok untuk kebijakan ekonomi efektif berdasarkan data, dan mengambil tindakan yang diperlukan.” Pada akhirnya, baik perekonomian maupun warga harus memperoleh manfaat dari data yang dapat diakses dengan lebih mudah.
 

mari berdiskusi dengan kami

Apakah semua data administrasi harus dibuka untuk umum? Seberapa Open-Data negara Anda?