Singapura, “Berita Palsu”, dan Ruang yang Kian Menyempit untuk Masyarakat Sipil
Dengan media arus utama Singapura di bawah pengaruh pemerintah (jika tidak ingin dikatakan kendali), platform daring dan media sosial menjadi ruang-ruang penting bagi wacana politik Singapura. Namun dominasi Partai Tindakan Rakyat juga merambat ke ruang-ruang daring, khususnya dengan diberlakukannya undang-undang seperti Administration for Justice (Protection) Act, atau Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act. Legislasi seperti itu cenderung disusun dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara sangat luas, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait penegakannya dan mengekalkan efek menakut-nakuti yang semakin membatasi ekspresi di negara-kota tersebut.
Presentasi saya akan menyoroti legislasi seperti itu berikut dampaknya terhadap masyarakat madani dan kebebasan pers di Singapura.
Adapun tema yang diusungnya adalah sering berkisar pada tema keadilan sosial, hak asasi manusia, politik dan demokrasi. Pada tahun 2019, ia dianugerahi Human Rights Press Award untuk komentar-komentarnya terhadap isu “berita palsu” (fake news) dan kebebasan berekspresi di Singapura dan Asia Tenggara. Esainya yang berjudul “The Silhouette of Oppression” diterbitkan oleh Epigram Books pada tahun 2019.
