Mai Endo
Saya Bukan Feminis!

Jepang termasuk negara tempat orang yang menikah sulit bersikap feminis. Pernikahan di catatan sipil terkait dengan berbagai ketimpangan: Kedua pasangan harus menggunakan nama keluarga yang sama, berkomitmen untuk saling setia dalam perkawinan, dan setuju untuk tidak menikah lagi. Alasan bagi pernikahan sangat individual, namun ketidakjelasan di antara perkawinan dan ketimpangan yang terkait menjadi beban bagi banyak orang.

Halo, saya Mai Endo. Saya bekerja sebagai aktris dan artis. Saya termasuk di antara mereka yang memutuskan untuk menikah. Sebagai komentar ironis untuk diri saya sendiri, kami melangsungkan acara pernikahan di Goethe-Institut Tokyo dengan judul “I am not a "Feminist.” Pernikahan kami juga bagian program Festival/Tokyo 17. Upacaranya berlangsung di hadapan keluarga, sahabat, dan masyarakat umum. Di depan orang-orang itulah kami menandatangani kontrak perkawinan yang kami susun sendiri.
Dalam kitab hukum perdata Jepang ditentukan bahwa pasangan suami-istri harus menggunakan nama keluarga yang sama (dengan perkecualian perkawinan antarbangsa, yang mengizinkan penggunaan nama ganda, Pasal 750 Kitab Hukum Perdata). Di sini lebih dari 90 persen perempuan mengubah nama belakang masing-masing. Pasangan suami-istri juga berkewajiban untuk tinggal bersama (Pasal 752 Kitab Hukum Perdata) dan catatan mengenai “perselingkuhan sebagai alasan perceraian” (Pasal 770) menyiratkan kewajiban untuk saling setia. Selain itu, kaum perempuan menghadapi masa tunggu 100 hari setelah perceraian sebelum boleh menikah lagi (untuk mencegah kemungkinan hamil dari pernikahan sebelumnya, Pasal 733 Kitab Hukum Perdata).

Berbagai peraturan tersebut merupakan peninggalan sistem keluarga dalam tradisi Konghucu, yang dikenal sebagai “Sistem IE”. Pada abad ke-5, sistem tersebut berangsur-angsur menggantikan struktur kemasyarakatan matriarkal di Jepang dan kemudian semakin melembaga. Sampai sekarang secara berkala dipikirkan konsep-konsep patriarkal baru untuk memperoleh alasan yang masuk akal bagi sistem yang sudah lama ketinggalan zaman ini.

BURUNG PUYUH, HEWAN PIARAAN KHAS JEPANG

Omong-omong, saya punya burung puyuh. Burung puyuh konon satu-satunya satwa yang berhasil didomestikasi di Jepang. Burung itu merupakan hewan ternak dan hewan piaraan, dan sering menjadi motif pada lukisan Jepang kuno. Saya juga pernah menggunakannya sebagai motif dan membuat video musik dengan judul “Rap Burung Puyuh”:  
 

Tidak mudah memelihara burung puyuh di dalam sebuah apartemen, karena kotorannya berserakan di mana-mana. Tidak pernah terpikir olehnya untuk pergi ke toilet dulu sebelum mondar-mandir di apartemen, jadi saya terpaksa siap bersih-bersih. Paling bawah kalau kotorannya mengenai selimut wol! Burung puyuh saya menyelinap di antara perabotan, jadi sulit untuk mengawasinya. Kalau saya berbaring santai di atas sebuah bantal, kadang-kadang ada yang menempel pada bokong saya tanpa saya sadari. Kesembronoan saya ini bakal mengantarkan saya ke liang lahat.

Sebagai akibat dari kegiatan beternak unggas, jumlah telur yang dihasilkan burung puyuh meningkat drastis dan naluri untuk mengeram telur-telur itu menghilang. Tanpa bantuan manusia, burung puyuh tidak dapat berkembang biak. Seandainya burung puyuh dibebaskan dari pengawasan manusia, adakah tempat burung puyuh dapat menjadi diri sendiri? Hmm, andai kata kami mengusir burung puyuh piaraan kami dan membiarkannya mengurus diri sendiri, burung puyuh itu hampir pasti langsung dimangsa oleh kucing. Mengkhawatirkan sekali bahwa satwa itu, dengan perkecualian burung puyuh liar, takkan sanggup bertahan hidup atas usaha sendiri. 

BURUNG PUYUH YANG TIDAK BISA JADI DIRINYA SENDIRI APA ADANYA

Gagasan “membebaskan diri untuk menjadi diri sendiri apa adanya” itu murni pemikiran manusia. Ungkapan itu mengimplikasikan pembebasan dari situasi yang mengekang. Manusia bisa menyerukannya, menentang sistem dengan tekad baja, membangun benteng buatan sendiri dan mempertahankan posisi.
 
Namun bagi seekor burung puyuh, memilih kebebasan itu sama dengan vonis mati. Burung puyuh tidak memiliki kemampuan untuk menolak sistem.  Sejak di kandang sampai ke dalam rumah, burung puyuh ditakdirkan berakhir di atas piring, dan kini nasibnya tergantung suasana hati saya. Apakah menerima atau menolak lingkungannya, burung puyuh hidup dari hari ke hari. Saya ingin sekali menjadi seperti burung puyuh, yang menerima nasibnya dengan begitu tenang.

ANTARA KEMUNGKINAN TANPA BATAS DAN KENDALA NYATA

Saya ingin hidup seperti burung puyuh! ... tetapi saya mempunyai pilihan dalam hidup. Meskipun burung puyuh saya duduk tepat di samping saya, saya hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Saya bebas menentukan apa yang saya suka dan memilih lingkungan tempat saya tinggal. Namun pilihan saya dibatasi oleh norma-norma sosial. Apa yang bisa dan tidak bisa saya pilih pada dasarnya merupakan dua sisi dari medali yang sama. Artinya, kemungkinan yang disediakan oleh pilihan tanpa batas sesungguhnya dibatasi oleh kendala nyata. Untuk setiap pilihan, masyarakat menuntut pertanggungjawaban pribadi. Semakin tidak lazim atau lebih kecil minoritas yang saya pilih, semakin besar bobot yang diberikan kepada tanggung jawab pribadi. Dari segi hukum, pasangan hanya dibedakan atas: tidak kawin, kawin, dan pasangan hidup tercatat. Sebagian besar pasangan Jepang memilih perkawinan. Tapi memilih perkawinan berarti masuk ke dalam sistem tidak adil yang telah digambarkan di atas. Orang Jerman memberi tahu saya bahwa bagi mereka feminisme dan perkawinan tidak berhubungan, sehingga kondisi ini harus dianggap terutama sebagai masalah Jepang. Sebab ketidakadilan yang terkait dengan ikatan perkawinan bukan saja berakar sebagai sistem, tetapi juga menjadi masalah besar dalam kaitan dengan norma-norma sosial. Masyarakat Jepang menuntut kepatuhan, kesucian, dan ketundukan.

ALTERNATIF UNTUK KONTRAK PERKAWINAN

Dalam “I am not a Feminist”, kami mencoba menyusun kontrak perkawinan guna memperlihatkan jalur-jalur alternatif untuk perkawinan yang tidak masuk ke dalam kategori “tidak kawin, kawin, dan pasangan hidup tercatat”.  Karena ada banyak kategori yang tergantung kepada posisi feminis tertentu, sewajarnya juga ada banyak bentuk perkawinan berbeda. Namun di sini tetap ada masalah. Pasal 754 Kitab Hukum Perdata menyatakan bahwa kontrak perkawinan setiap saat dapat dibatalkan oleh salah satu dari kedua pasangan. Untuk membuat kontrak yang sah di antara dua orang, mereka tidak boleh berada dalam keadaan menikah satu sama lain pada saat menandatangani kontrak tersebut. Agar kontrak perkawinan yang baru dapat berlaku, perkawinan kami pun harus dinyatakan bubar terlebih dahulu.
 
Karena itu kami menjalani perceraian sebelum pernikahan kami di Goethe-Institut Tokyo, agar dapat mengikat kontrak perkawinan alternatif yang sah. Masa berlaku kontrak yang baru adalah tiga tahun. Dengan setiap pembaruan, kurun waktu itu diperpanjang selama satu tahun. Menjelang setiap perpanjangan kami akan menjalani perceraian, kemudian kembali mendaftarkan perkawinan kami. 
 
Selain itu, kami juga memutuskan bahwa pada setiap pemutusan kontrak, kami akan berganti nama belakang saat mendaftarkan perkawinan kami. Karena selama ini kami menggunakan nama belakang suami saya, untuk kontrak yang baru kami akan beralih ke nama keluarga saya, Endo, selama tiga tahun berikut.
 
Menyangkut janji setia dalam perkawinan, kami bersepakat bahwa, selama hubungan kami tidak berlawanan dengan ketertiban umum dan moral, kami akan menyingkirkan hal-hal tidak menyenangkan pada perkawinan dan tidak akan saling menghukum karena ketidaksetiaan. Atau secara konkret, bahwa salah satu pasangan, jika terbukti berselingkuh, dibebaskan dari pembayaran uang ganti rugi. Selain itu, di dalam kontrak kami juga menetapkan bahwa hak milik bersama kami, karya-karya seni yang kami produksi, akan menguntungkan masyarakat luas. Dengan cara ini kami bermaksud membuka ikatan perkawinan kami untuk umum.

MERENUNGKAN ATURAN MAIN

Nama keluarga yang dipilih oleh pasangan suami-istri, apakah mereka akan tinggal bersama dan bagaimana mereka akan menyikapi perselingkuhan – berbagai isu yang timbul sehubungan dengan perkawinan seharusnya tidak diputuskan berdasarkan aturan usang, melainkan berdasarkan norma-norma etika otonom pasangan bersangkutan.

Sebagai suami dan istri kami memilih pendekatan yang jenaka terhadap sistem perkawinan. “Bertukar peran” melalui penggantian nama keluarga, "saluran ventilasi” untuk monogami, pembagian harta bersama – kami menurunkan aturan main atas dasar keyakinan moral kami dan berusaha menjadikan kehidupan perkawinan kami sebagai tempat bermain. Itulah cara lain untuk memperbaiki sistem yang ada, yaitu dengan memperluas hak dan menyeimbangkan ketimpangan. Kami menjadikan sistem sebagai tema permainan kami, bukan untuk “mengada-ada”, melainkan untuk menunjukkan cara hidup yang lain, karena berbeda dengan burung puyuh, kami dapat mengubah situasi yang kami hadapi.